Ironis, PTSL/Prona Desa Kletek Dijadikan Ajang Bisnis.

Pati, ISKNEWS.COM - Progam Nasional Angraria PTSL (pendaftaran tanah sistematik lengkap) atau PRONA, Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Pati. Dicurigai dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi oleh pengelola progam dan para pemangku jabatan di Desa.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan Kepala Desa Kletek, Suhar, tahun ini Desa Kletek mendapat jumlah kuota progam PTSL dari BPN Kabupaten Pati hampir sekitar 800 bidang.

"Tahun 2018 ini Desa Kletek dapat jatah kuota Progam PTSL dari BPN Pati hampir 800 bidang dan saat ini baru tahap pemberkasan" ujarnya, Selasa (20-03-2018).

Ironisnya, dengan jumlah kuota hampir 800 bidang Pemerintah Desa Kletek tidak mengindahkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang terbit pada Februari tahun 2017. Yang intinya menghimbau Desa Penerima Progam PTSL sebelum melakukan pungutan swadaya kepada peserta progam harus membuat Perdes (Peraturan Desa) terlebih dahulu.

Saat proses pembayaran di kantor BUMDes Desa Kletek. (istimewa)


"Memang saya akui Perdes belum dibuat, namun sebagian sudah ada yang bayar. Besaran swadaya variatif, kalau bayar cas 650.000 yang tidak ces di talangi oleh BUMDes bayarnya 700.000, sedangkan peserta yang usianya belum cukup umur harus tambah lagi sebesar 200.000 untuk proses pembuatan akte perolehan tanah." imbuh Kepala Desa.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pati, Yoyok Hadimulyo Anwar, melalui Ketua Panitia progam PTSL Joko, ketika dikonfirmasi pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail dan terperinci terkait dengan subsidi anggaran APBN yang dikelola BPN Kabupaten Pati untuk progam PTSL. Alasannya, hal tersebut bukan kewenangan dirinya untuk menjawab.

"Pernah kita sosialisasi dengan pihak pemerintah daerah bersama ForKomPinDa (forum komunikasi pimpinan daerah), habis itu sosialisai ke desa-desa lokasi PTSL. besaran global dipa APBN atau subsidi pemerintah untuk Progam PTSL di Pati senilai 11.994.150.000 yang digunakan untuk proses sertifikasi, pengumpulan data yuridis dan yang saat ini sudah berjalan untuk sosialisasi serta pengukuran. untuk rinciannya silahkan tanya ke humas," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain, swadaya progam PTSL hanya sebesar 300 ribu sudah cukup, kenapa swadaya progam PTSL di Kabupaten Pati hampir satu juta. Menurutnya hal tersebut tergantung kebijakan pihak Desa dan Bukan ranah BPN untuk menjawab.

"Kalau itu tergantung kebijakan Desa, karena kebutuhan Desa mungkin berbeda -beda, Kalau bisa murah kenapa tidak. Memang diluar subsidi pemerintah ada beberapa hal penting yang harus ditanggung oleh pemohon, kemarin sudah disosialisasikan seperti kebutuhan matre dalam setiap berkas permohonan ada empat lembar, terus patok dan foto kopy data dukung lainnya." Tandasnya

Perlu diketahui kebutuhan pembutan akte perolehan tanah diperlukan jika peserta progam PTSL usianya di bawah 38 tahan.

Menurut Catur Andi, Ketua Lembaga Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) cabang Pati, Progam PTSL di Kabupaten Pati harus benar-benar dikawal dengan baik, pasalnya fenomena yang terjadi saat ini banyak warga meresa keberatan dengan swadaya yang dibebankan oleh pihak Desa. Namun mereka takut diintimidasi oleh pihak Desa jika melakukan protes.

"Penarikan swadaya kepada peserta progam PTSL di Desa Kletek tepat jika dikatakan Pungli, karena payung hukumnya belum ada. Misal perdes dibuat rincian penggunaan juga harus jelas dan setiap peserta wajib diberikan bukti pembayaran." Katanya

Lebih lanjut, dirinya menyayangkan ketika Bupati Pati, Haryanto, pernah mengkatakan selama swadaya progam PTSL dibawah satu juta itu masih tebilang wajar.

"Mungkin pada waktu itu Bupati Pati tidak pernah melakukan studi banding dengan Kabupaten Sebelah, sehingga dia berstatment begitu. Akhirnya dampak dari statment Bupati, Desa penerima progam PTSL terkesan kompak dan berlomba-lomba mencari keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik perdes mereka membengkakkan biaya swadaya yang tidak pada umumnya dan menurut saya jelas menyengsarakan rakyat kecil." pungkasnya. (WJ/RM)

1 comment:

Powered by Blogger.