Bantuan Penyandang Disabilitas Naik, Tetapi Belum Merata

LINTASPATI.ISKNEWS.COM, Lintas Pati - Naiknya bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, untuk masyarakat penyadang disabilitas, belum bisa dimanfaatkan secara merata. Pasalnya, kuota bantuan yang bersumber dari APBD sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Suratno, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati, seusai acara rapat koordinasi yang diadakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pati, Kamis (01-02-2018).

Meski manfaat bantuan belum bisa dinikmati secara merata, Suratno sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah Kabupaten Pati yang sudah memberikan perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Ia menjelaskan, jika penyandang difabel menerima manfaat ini bergiliran dengan penyandang disabilitas yang tahun ini belum menerima, dapat dipastikan bantuan kepada penerima manfaat akan bakal merata. 

Sementara, untuk data penyandang disabilitas yang belum punya e-KTP, pihak Dinas Sosial mengaku akan mengurusnya kepada pihak bank. Sedang untuk disabilitas yang belum menerima manfaat ini, bisa mengajukan lagi untuk 2019.

“Program ini merespon saat audiensi dengan Bupati Pati, dan pencairan dana ini akan dilakukan pada bulan Maret,” kata Suratno di acara yang dihadiri beberapa Kepala Desa, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Komunitas Disabilitas Pati (Kodipa).


Sementra itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Kabupaten Pati, Rinda Ardhiany menjelaskan, pada 2018 mengalami peningkatan besaran bantuan untuk masyarakat disabilitas. Jika pada 2017 senilai Rp 2 juta perorang untuk kuota 85 orang, pada tahun ini meningkat menjadi Rp 3 juta perorang untuk kuota 133 orang.

“Sesuai dengan regulasi yang ada, penerima manfaat harus menyerahkan proposal, data nama harus sesuai dengan e-KTP, meski tidak semua penyandang disabilitas mempunyai e-KTP,” ujarnya.

Rinda menambahkan, pihaknya akan melakukan komunikasi secara intensif dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati dan pihak perbankan. Dalam hal ini, para penerima maanfaat tidak perlu membuka rekening, dikarenakan hanya untuk sebatas transfer saja, tetapi akan memakai virtual account dan akan bekerjasama dengan Bank Jateng.

“Kami berusaha mengakomodir semua masukan yang ada, tapi mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya tidak maksimal sesuai harapan, karena memang kuota dan kemampuan daerah hanya memperhatikan itu,” tandas Rinda.

Selain itu, Rinda berharap tidak hanya Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial saja yang peka terkait tanggungjawab ini. Melainkan, Pemkab Pati secara keseluruhan. Sebab, tanggungjawab sosial ini adalah kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang harus diperhatikan. (PJ/AM)

No comments

Powered by Blogger.