Sistem Zonasi PPDB Membingungkan Masyarakat

LINTASPATI.ISKNEWS.COM, Lintas Pati - Sejak SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan sistem zonasi. Dimana siswa yang dekat dengan sekolah mendapatkan poin tersendiri. Sedangkan, kesempatan siswa berada jauh dari sekolah menjadi terbatas.

Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Jawa Tengah II, Santoso melalui Kasi SMA, Hariyanto mengatakan, sistem zonasi itu diterapkan supaya ada pemerataan pendidikan. Tidak hanya didominasi oleh SMA favorit saja. Namun SMA di pinggiran juga mendapatkan siswa.


“Pelaksanaan PPDB SMA sederajat rencananya masih sekitar Juni nanti. Namun kami sudah berkoordinasi terkait sistem zonasi akhir Desember 2017 lalu. Sebab, pada proses PPDB ini masih banyak yang bingung dengan sistem zonasi karena pada PPDB 2018 ini masih menerapkan sistem zonasi,” terangnya, Kamis (04/01/2018).

Lanjutnya, pada sistem zonasi nanti ada tiga zona. Yakni zonasi pertama dengan kuota 50 persen mengatur radius sekolah dekat tempat tinggal siswa lintas wilayah yang ditentukan oleh MKKS dengan batasan kecamatan, zona kedua dengan kuota 40 persen mengatur radius di luar zona 1 dalam 1 kabupaten dengan lokasi sekolah, dan terakhir luar zona dengan kuota 10 persen mengatur luar kabupaten/provinsi.

“Zonasi itu diatur supaya sekolah bisa bersaing dan tidak ada lagi sekolah unggulan kalau terfokus pada SMA favorit saja. Siswa yang berada dekat sekolah diutamakan karena mendapatkan poin. Kemungkinan saja warga yang mengeluh itu yang berada di pinggiran misalkan di Tayu ingin sekolah di SMA I Pati. Jika tidak ada zonasi maka kualitas pendidikan terpusat di sekolah vaforit, sedangkan SMA negeri pinggiran tidak ada peminatnya karena semuanya lari ke SMA favorit,” bebernya.


Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Pati, Muntamah mengatakan, pada evaluasi di bidang pendidikan di Pati baru-baru ini, banyak keluhan dari warga tentang proses masuk di SMA/SMK. Sebab saat ini diterapkan sistem zonasi. Yang mana siswa sekitar sekolah itu mendapatkan poin tersendiri.

“Meskipun SMA/SMK ini menjadi kewenangan provinsi, namun wali siswa atau siswa itu sendiri mengadukan kepada kami sebagai wakil rakyat mereka. Jadi sistem zonasi itu menguntungkan bagi asal siswa yang dekat dengan sekolah. Persaingannya lebih ke daerah, bukan kemampuan siswa itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, persaingan masuk ke SMA favorit itu berhubungan dengan hal berkaitan dengan daerah, bukan kemampuan siswa. Ini dirasa kurang objektif. Selain itu yang punya keterangan tidak mampu dan lainnya juga mendapatkan poin tersendiri. Pihaknya berharap pemerintah atau dinas terkait untuk mempertimbangkannya.

No comments

Powered by Blogger.