1564 Masyarakat Penggarap Lahan Negara di Desa Sukobubuk, lakukan pendataan ulang

LINTASPATI.ISKNEWS.COM, Lintas Pati - Untuk mengacu pada peraturan menteri tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS),yang di atur dalam Permen LKH P.39/Menlkh/Setjen/Kum.1/6/2017, masyarakat penggarap hutan desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati di wajibkan untuk melakukan pendataan ulang. Hal tersebut dilakukan guna, mengatur regulasi tentang kerja sama yang dilakukan antara masyarakat penggarap hutan dengan pihak pemerintah.

“Di wilayah Desa Sukolilo dan Pengunungan Patiayam ada sekitar 2400 Hektar lahan, lahan ini kedepan akan dibagi kepada 2 kelompok tani, yaitu kelompok tani hutan Sukobubuk Rejo dan Patiayam Rejo yang semuanya beranggotakan kurang lebih 1564 orang,”kata Saman Kepala Desa Sukobubuk.

Saman Kepala Desa Sukobubuk juga mengatakan, adanya pendataan ulang tersebut sangat diperlukan. Karena para penggarap yang sebelumnya menggunakan perjajian kerja sama yang bersifat kemitraan dengan pihak kehutanan, sesuai Permen LKH No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Sedangkan masyarakat penggarap lahan menghendaki pemanfaatan hutan perhutanan sosial.

“ini perlu dilakukan karena antara Kemitraan Kehutanan PHBM dengan IPHPS baik perbedaan baik fisik, sosial, pembiayaan, kelembagaan, maupun dari sisi ekonomi,”jelas Saman. Saat ditemui dikantornya, Rabu (31-1-2017)


Lanjut saman, perbedaan fisik PHBM tutupan lahan kurang lebih 10% sedangkan IPHPS tutupan lahan sama 10% namun dalam kurun waktu 5 tahun. Terkait dengan sosial untuk PHBM tidak ada konflik sedangkan IPHS kondisi sosial perlu penanganan khusus karena konflik atau masuk katagori zona merah, sedangkan terkait dengan pembiayaan untuk PHBM baik biaya penyelenggaraan rehabilitas, biaya pengembangan, biaya PBB dilakukan oleh pihak perhutani. sedangkan IPHPS penyelenggaraan rehabilitas dibiayai APBN, biaya pengembangan, biaya PBB di tanggung pemegang ijin.

‘’Antara PHBM dan IPHPS jelas aturanya beda mas, tutupan lahan ada perbedaan kurun waktu, IPHPS ada aturan tambahan kurun waktu hanya 5 tahun, IPHS dapat dilakukan jika di tempat tersebut memungkinkan terjadinya konflik seperti di desa kami ini, sedangkan masalah biaya kalau PHBM kemarin sepenuhnya ditanggung pihak perhutani, kalau IPHPS ini semua biaya ditanggung pemegang ijin kecuali biaya rehabilitasi yaitu dari APBN,” lanjutnya.

Disinggung masalah yang berhak menerima atas IPHPS, dia mengatakan, yaitu petani dengan mata pencaharian utamanya mengerjakan lahan secara langsung, penggarapnya adalah petani yang tidak mempunyai lahan garapan atau petani yang hanya mempunyai lahan dibawah atau sama 0,5 Hektar, dan diutamakan yang punya kelompok.

“Masyarakat kami nanti yang mendapatkan kurang lebih 90% yang berhak mendapatkan, tentunya sesuai kriteria yang sudah ditetapkan dalam Permen, yaitu yang mempunyai mata pencaharian hanya dari mengerjakan lahan secara langsung, masyarakat yang tidak mempunyai lahan garapan, dan masyarakat yang mempunyai lahan kurang dari 0,5 Hektar,”Pungkasnya. (wr)

No comments

Powered by Blogger.